“Hingga pabrik datang sawah perlahan menghilang,
Hingga pabrik tiba petani memburuh ke kota,
Petani dibenci pemimpinnya,
Ada pula yang hilang nyawanya, hilang hidupnya.”
(Iksan Skuter)

Tuban.org – Bagi negara pasca kolonial, momok terbesar yang dihadapi adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan akan ekonomi, rendahnya pendidikan dan yang menakutkan dari semua itu adalah  suburnya konflik. Pada titik ini semoga kita percaya secara ilmiah bahwa ketidakadilan sosial-ekonomi merupakan salah satu sebab (meskipun tidak tunggal) merajarelanya konflik dan juga tindak kejahatan. Maka berbicara soal-soal krusial di atas berarti juga harus berbicara tentang cara-cara, strategi untuk menyelesaikan persoalan itu. Dalam konteks ini tentu yang mempunyai infrastruktur atau alat untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah pemerintah sebagai mandataris dari rakyat. Dan dalam narasi Indonesia merdeka yang masuk dalam labelisasi Negara pasca kolonial, pemilihan akan bentuk kebijakan untuk mengatasi persoalan di atas dipelopori oleh Pemerintahan Orde Baru dengan bentuk kebijakan pembangunanisme atau developmentalisme. Pembangunanisme di sini dimaknai sebagai pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah yang bertumpu pada masukkan modal asing dan menempatkan modal asing sebagai penopang utama ekonomi.

Di antara cara yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan persoalan di atas adalah pilihan untuk percaya tanpa tedeng aling-aling bahwa kebijakan politik pembangunanisme merupakan pilihan kebijakan yang tepat. Secara teori kebijakan pembangunanisme merupakan pilihan satu-satunya yang ditawarkan oleh Negara maju dan organisasi pembangunan internasional (IMF, WB) kepada Negara berkembang atau pasca kolonial. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan, ada alasan kebijakan pembangunanisme dipilih karena diyakini mampu menaikkan ekonomi Negara berkembang dengan cara membuka kran investasi penanaman modal asing untuk kegiatan industri perdagangan berskala besar. Sebut saja perusahaan swasta lintas Negara (TNCs, MNC). Kebijakan itu dipilih dengan asumsi bahwa masyarakat akan terdampak secara ekonomi dengan adanya investor menanamkan modalnya. Akan tetapi dalam banyak hal pilihan akan kebijakan tersebut justru tidak menyentuh pada core permasalah kemiskinan itu. Malahan kebijakan pembangunanisme justru menguntungkan segelintir elit dan yang lebih parah adalah pembangunansime menyebabkan tiga krisis besar dan ancaman peradaban: Krisis pangan, energi, dan lingkungan hidup. Thesis di atas akan coba digunakan untuk melihat fenomena pembangunan Daerah di Indonesia.

Baca Juga:  Tuban Sebagai Lumbung Jagung Nasional

Dalam konteks politik lokal (Otoda), sebagai hasil dari reformasi yang mendesentralisasikan sebagian kewenangan pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan rumah tangganya. Pemerintah daerah dalam konteks kebijakan pembangunanisme memiliki kewenangan untuk melanjutkan kebijakan itu sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh yang paling konkrit dalam hal ini adalah pembangunan di daerah Tuban dan Rembang, kabupaten di utara Jatim yang diakhir Orde Harto mulai menunaikan kebijakan pembangunanisme dengan invite to direct investating yang diteruskan sampai sekarang oleh penguasa dari masa ke masa. Dalam banyak kesempatan ternyata memang pemimpin lokal Kabupaten Tuban menganggap langkah ini sebagai cara ampuh mengentaskan kemiskinan Tuban yang tahun ini menempati peringkat ke 7 dari 10 kabupaten yang tingkat kemikinannya tinggi di Jatim. Akan tetapi, kondisi tersebut kontradiktif dengan pengakuan yang banyak di Amini bahwa Tuban melimpah SDA-nya namun lagi-lagi kondisi melimpah SDA asimetris dengan kondisi riil masyarakatnya. Sehingga Tuban bisa saja disebut sebagai pencerminan dari kondisi Indonesia secara nasional.

Pemerintah pusat sebagai pelopor kebijakan mengundang sebanyak-banyaknya modal asing dengan paket-paket kebijakan liberalisasi ekonomi dan dipastikan melalui UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal Asing dan sejumlah ketuntuan-ketentuan mengikat lainnya dari organisasi pembangunan internasional semakin menunjukkan standing position elit penguasa Indonesia yang kapitalistik. Dan ini berkesesuaiaan dengan kebijakan pembangunan di daerah yang ditempuh oleh pemerintah daerah. Dan sekali lagi Tuban adalah contoh menarik dari suburnya korporasi besar nasional maupun trans-nasional yang menikmati buah hasil kebijakan kapitalistik itu. Lihat saja Tuban, sejauh mata memandang, kita akan melihat korporasi ekstraktif rakasasa tambang, PT. Semen Indonesia, PT. Holcim.

Baca Juga:  Sejahterkan Nelayan Tuban Dengan Memberikan Bantuan Kapal

Sesungguhnya ini sama dengan kondisi Indonesia yang banyak SDA tapi monopoli pengelolaannya dilakukan oleh korporasi trans-nasional. Kebijakan yang dikejar sebenarnya juga an sich pertumbuhan ekonomi semata. Meskipun dalam tiga tahun terakhir tren APBD mengalami kenaikan (APBD: 2014 Rp. 1, 5 T, 2015 Rp. 1,7 T dan 2016 Rp. 2,27 T) tapi itu tidak menyentuh core permasalahan. Jika dipikir dengan logika sederhana, pada titik mana angka kemiskinan tinggi Tuban akan hilang atau paling tidak berkurang jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh 3-4 korporasi besar nasional dan transnasional? Apalagi korporasi tambang yang akhir-akhir ini mendapatkan resistensi dari warga karena mengancam keberlanjutan sumber air mereka. Apakah itu tidak lebih penting daripada sekedar pertumbuhan ekonomi yang ditopang banyaknya investasi tambang? Korporasi besar dengan modal saham selamanya tidak akan membantu mengurangi kemiskinan masyarakat dalam hal ini Tuban yang menurut data tahun 2007 penduduknya 1 juta jiwa dengan 71% bekerja sebagai Petani dan buruh tani. Logika dasarnya jika angka kemiskinan tinggi bukankah yang disebut miskin itu berarti banyak berada pada 71% yang petani itu? Tapi sebenarnya kondisi kita tidak akan seperti ini jika pembuat kebijakan sadar bahwa pilihan memilih kebijakan pembangunan adalah pilihan untuk memilih antara memperparah “krisis lingkungan” hidup dan atau memilih mengejar pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang saja. Terlebih menyebabkan konflik baik antara korporasi lawan masyarakat ataupun masyarakat lawan penguasa.

Kenapa saya mengandaikan dengan memperparah krisis lingkungan hidup dan atau an sich mengejar pertumbuhan ekonomi? Karena saya melihat dengan berbekal keyakinan dasarku bahwa pembangunan yang menghiraukan aspek lingkungan adalah sumber konflik sosial dan rusaknya lingkungan. Dan saya tegaskan lagi, bahwa dibanyak tempat di seluruh dunia setiap korporasi tambang ekstraktif atas SDA selalu menguntungkan segelintir elit dan selalu merusak tatanan sosial dan lingkungan sekitar!!

Baca Juga:  Mewujudkan Keamanan Dan Kerukunan Umat Beragama Di Tahun Politik

Seperti di Tuban, banyaknya industri ekstraktif berbasis SDA harusnya membuat kita khawatir akan adanya potensi konflik sebagaimana yang sudah terjadi di Desa Kendeng Rembang Jawa Tengah, yang membuat kita haru, meneteskan air mata menyaksikan keteguhan masyarakat kendeng berjuang. Kendeng Rembang sekaligus mengkonfirmasi kebenaran thesis tentang pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah di atas yang merusak lingkungan dan tatanan sosial masyarakat. In fact, kekhawatiranku terjustifikasi oleh konflik yang terjadi di area produksi industri ekstraktif semen di Tuban beberapa bulan yang lalu. Tengoklah, konflik masyarakat sekitar sawir area pabrik semen Holcim, Tambakboyo, yang tidak tanggung-tanggung konflik itu adalah soal hidup mati, terancamnya waduk mata air untuk irigasi pertanian karena sekitar waduk yang berfungsi sebagai chachmen area (tangkapan air penyuplai air waduk) masuk dalam area produksi semen. Ingat data BPS bilang hampir 71% penduduk Tuban beprofesi sebagai petani. Selain itu masyarakat setempat yang saat mulai pembangunan pabrik dijanjikan dipekerjakan sebagai pegawai ternyata tidak dilaksanakan. Demikian itu adalah konflik-konflik yang terlihat, belum lagi konflik perampasan sawah petani di sekita area Holcim yang ternyata sudah dimulai tahun 1980-an, tahun di mana Orba kuat-kuatnya, semoga semua pemimpin yang terhormat tahu.

Maka, dengan adanya fenomena yang terjadi di atas mengkonfirmasi kebenaran thesis di atas bahwa pembangunanisme memperparah krisis lingkungan dan merusak tatanan sosial masyarakat telah sah terbukti. Fenomena ini tak hanya terjadi di Tuban Jawa Timur atau Rembang Jawa Tengah saja, tetapi fenomena ini sudah menyebar luas di seluruh Daerah di Indonesia. Sudah selayaknya kita memahami dan mengkritisi pembangunan di Daerah. Selanjutnya apakah pemerintah akan diam saja membiarkan oligarki memperparah krisis?

Oleh: Mahruz Multatuli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *