Tuban.org Fenomena pengadilan rakyat kiranya bisa menjadi satu sinyal adanya kebekuan dalam negara hukum. Tindakan main hakim sendiri atau Eigenriclzting diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

Kejadian main hakim sendiri atau pengadilan rakyat ini semakin hari tambah banyak terjadi di belahan daerah Indonesia. Keadaan seperti ini seolah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat, ketika mereka melihat suatu kejahatan, banyak dari mereka langsung menghakimi pelaku dan menganiaya pelaku hingga ada satu kejadian yang sampai meninggal dunia.

Sepertinya fenomena seperti ini menjadi satu jawaban atas ketidakpercayaan terhadap sistem sosial yang dibangun selama ini, sebagaimana yang sudah termanifestasi dalam tata aturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui seperangkat norma, kaidah, dan peraturan legal formal perundang undangan Negara.

Baca Juga:  Mitos Kesejahteraan Driver Ojek Online

Rakyat yang dalam wujud kesehariannya dikenal sebagai massa, baik secara berkelompok-kelompok maupun secara massal, dalam “mengadili” pelaku yang diduga meresahkan dan mengacaukan kehidupan masyarakat, pada umumnya lebih didasarkan pada perasaan emosional sesaat dengan perlakuan yang tanpa kompromi sedikitpun. Sehingga dengan demikian sudah pasti tidak ada peluang untuk menyelesaikannya dengan cara ber-KKN atau suap-menyuap sebagairnana kebiasaan dari kebanyakan para penegak hukum selama ini.

Profesor Donald Black dalam bukunya The Behavior of Law merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari kacamata yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh rakyat.

Secara tidak langsung tindakan main hakim sendiri yang dilakukan maasyarakat merupakan sistem pengendalian sosial, dimana hal tersebut mencul secara otomatis saat pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak berjalan dengan baik.

Baca Juga:  Ancaman Pembangunan Di Daerah

Adanya praktik “pengadilan rakyat” bukan lagi sebagai fenomena, akan tetapi sudah semakin menguat dalam tradisi masyarakat, keadaan seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian dalam penegakan negara hukum. Paling tidak pengadilan rakyat ini perlu dijadikan cambuk yang sangat keras bagi para pemimpin bangsa, wakil-wakil rakyat yang diberi amanah untuk itu dan terutama kepada para penegak dan pembela hukum di negeri ini. (RF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *